Minggu, 25 Maret 2018

SELAMAT TAHUN BARU CAKA 1940 HARI RAYA NYEPI BAGI UMAT HINDU DIBALI

OM SWASTIASTU
SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI (TAHUN BARU UMAT HINDU DI BALI) ICAKA 1940 SEMOGA ALAM DAN SEISINYA SEJAHTRA, DAN BAHAGIA
OM CANTI CANTI CANTI OM

Rabu, 24 November 2010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,
dengan ini menginstruksikan:
Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
18. Para Gubernur;
19. Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada
Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100
Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara
Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3
Februari tahun 2010.
KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang
meliputi program:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.
KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan
kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan
kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan
iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan
keamanan;
3. Menteri …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi
teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.
KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan
pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung
jawab masing-masing.
KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat
program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia,
Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan
Gubernur Bank Indonesia.
KEENAM : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan
program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan
kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan.
KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap
pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam
Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet,
ttd
Lambock V. Nahattands
- 1 -
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Grand Design reformasi birokrasi
nasional dan kebijakan pelaksanaannya
Tersusunnya grand design dan road map reformasi birokrasi 100% Maret 2010 Kemen PAN dan RB
Pedoman/juknis pelaksanaan 100% Desember 2010
Restrukturisasi BUMN Terselesaikannya restrukturisasi PLN dan Pertamina, Inpres
tentang Right Sizing BUMN
100% Desember 2010 Kemen BUMN
Penataan otonomi daerah Penghentian/pembatasan pemekaran
wilayah
Tersusunnya strategi dasar penataan daerah 100% Desember 2010 Kemendagri Semua daerah
Ditetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara
Pemilu
100% Desember 2010 Kemendagri
Revisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaan
Pilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
100% Desember 2010 Kemendagri
Jumlah perda yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasil
kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)
kajian 3000
perda
Desember 2010 Kemendagri Daerah terkait
Penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per
UU-an di bidang tata ruang
100% Desember 2010 Kemen PU Semua daerah
Hasil inventarisasi peraturan per-UUan sektor yang belum
sejalan dengan peraturan per-UU an otonomi daerah di Pusat
dan Daerah
100% Desember 2010 Kemendagri Semua daerah
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan per UU-an di tingkat pusat dan
daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
Konsolidasi struktur
organisasi
Kementerian/Lembaga
(K/L) dan BUMN
Penyempurnaan UU penyelenggaraan
pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah
Tercapainya peningkatan
efektivitas dan efisiensi
K/L dan BUMN
Terwujudnya
pemantapan otonomi
daerah
KELUARAN *)
(3)
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010
- 2 -
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Penetapan dan penerapan
Sistem Indikator Kinerja
Utama Pelayanan Publik
yang selaras antara
pemerintah pusat dan
daerah
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pelayanan Publik yang selaras antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan 13 SPM Desember 2010 Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
Kemendagri
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
diterapkan oleh daerah
5 SPM Desember 2010 Kemendagri Semua daerah
Pemberian NIK kepada setiap penduduk Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap
penduduk
329 kab/kota Desember 2010 Tercapainya pemantapan
Sistem Adminitrasi
Kependudukan dalam 3
tahun
Kemendagri Kab/kota terkait
Pemberian e-KTP berbasis NIK Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK 4,2jt jiwa di 6
kab/kota
Desember 2010
Pemantapan pengadaan
barang dan jasa
Penguatan peraturan perundangan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah
Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1 RUU Desember 2010 Terwujudnya
peningkatan efisiensi
belanja negara
LKPP
Terlaksananya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80/2003
bagi seluruh instansi pusat dan daerah
100% Desember 2010 LKPP Semua K/L dan
daerah
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP 100 LPSE Desember 2010 LKPP K/L dan daerah
terkait
Penetapan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan
pengembangan Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
- 3 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan akses pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi
Peningkatan sistem manajemen BOS Tersusun dan teraplikasikannya sistem
manajemen BOS
100% Desember 2010 Tersedianya pelayanan
pendidikan yang
terjangkau
Kemendiknas
Tersusun dan teraplikasikannya sistem
manajemen BOS madrasah
100% Desember 2010 Kemenag
Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah
melalui pembelian hak cipta
Persentase mata pelajaran SD/sederajat yang
dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)
100% Desember 2010 Kemendiknas
Persentase mata pelajaran SMP/sederajat yang
dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)
100% Desember 2010
Persentase mata pelajaran SMA/sederajat yang
dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)
100% Desember 2010
Persentase mata pelajaran SMK yang dibeli
hak ciptanya (total 493 jilid mapel)
52% Desember 2010
Perbaikan status gizi anak
sekolah
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI
terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,
dan kepulauan
Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang
memperoleh PMTAS
1.200.000 siswa Desember 2010 Membaiknya gizi bagi
siswa TK/RA dan SD/MI
melalui PMTAS
Kemendiknas Daerah terkait
Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang
memperoleh PMTAS
180.000 siswa Kemenag Daerah terkait
KELUARAN *)
(3)
- 4 -
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Penguatan metodologi dan
kurikulum
Penyempurnaan kurikulum dan metode
pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya
bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter
bangsa
Terimplementasinya uji coba kurikulum dan
metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai
nilai budaya bangsa untuk membentuk daya
saing dan karakter bangsa
100% Desember 2010 Terwujudnya kurikulum
dan metode pembelajaran
aktif berdasarkan nilainilai
budaya bangsa
untuk membentuk daya
saing dan karakter bangsa
Kemendiknas Daerah terkait
Penguatan pengelolaan
sekolah
Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas
sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan
menengah
Persentase kepala TK/SD yang sudah
mengikuti pelatihan kepala sekolah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut
kab/kota
15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Persentase kepala RA/MI yang sudah
mengikuti pelatihan kepala sekolah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut
kab/kota
10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti
pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang
berkualifikasi menurut kab/kota
15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti
pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang
berkualifikasi menurut kab/kota
10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
Persentase kepala SMA/SMK yang sudah
mengikuti pelatihan kepala sekolah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut
kab/kota
15% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Meningkatnya efisiensi
dan efektivitas
pengelolaan
sekolah/madrasah
sebagai satuan
pendidikan unggul
- 5 -
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Persentase kepala MA yang sudah mengikuti
pelatihan kepala madrasah terakreditasi yang
berkualifikasi menurut kab/kota
10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
Persentase pengawas TK/SD yang Sudah
mengikuti pelatihan kepala sekolah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut
kab/kota
100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Persentase pengawas RA/MI yang sudah
mengikuti pelatihan pengawas madrasah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/
kota
10% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
Persentase pengawas SMP yang sudah
mengikuti pelatihan pengawas madrasah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/
kota
100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Persentase pengawas MTs yang sudah
mengikuti pelatihan pengawas madrasah
15% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah
mengikuti pelatihan pengawas madrasah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/
kota
100% Desember 2010 Kemendiknas Kab/Kota terkait
Persentase pengawas MA yang sudah
mengikuti pelatihan pengawas madrasah
terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/
kota
15% Desember 2010 Kemenag Kab/Kota terkait
- 6 -
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Penguatan pendidikan agama Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi
pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan
tinggi agama
Persentase guru agama Islam yang mengikuti
pelatihan kompetensi
10% Desember 2010 Meningkatnya kualitas
pendidikan agama
Kemenag
Jumlah siswa MA yang mengikuti program
pemagangan di dunia usaha/dunia industri
5.000 Desember 2010 Kemenag
Jumlah santri yang mengikuti program
pemagangan di dunia usaha/dunia industri
1.000 Kemenag
Jumlah mahasiswa yang mengikuti program
pemagangan di dunia usaha/dunia industri
500 Kemenag
Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi
pendidikan agama dan keagamaan
Penyusunan
Standar
Desember 2010 Kemenag
Peningkatan kualitas
pengelolaan dan layanan
pendidikan
Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di
satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan
Satuan pendidikan yang menerapkan sistem
penjaminan mutu
10.000 Desember 2010 Meningkatnya kualitas
dan daya saing
pendidikan
Kemendiknas
Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga
Pemeringkatan Independen Internasional
8 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan
berbasis entrepreneurship
95 Desember 2010 Kemendiknas
Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah Persentase SMA yang menerapkan
pembelajaran berbasis TIK
40% Desember 2010 Kemendiknas
Persentase satuan pendidikan jenjang SMP
menerapkan pembelajaran berbasis TIK
20% Desember 2010 Kemendiknas
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan EGovernment
di sekolah (e-pendidikan)
Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY
yang memiliki sistem e-pendidikan
50 sekolah Desember 2010 Kemenkominfo Pemda DIY
- 7 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pelaksanaan upaya
kesehatan preventif terpadu
Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
(PN))
84 Desember 2010 Meningkatnya kesehatan
masyarakat
Kemenkes
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
84 Desember 2010
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan
pelayanan KB sesuai standar
10 Desember 2010
Pembinaan pelayanan kesehatan anak Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84 Desember 2010 Kemenkes
Cakupan pelayanan kesehatan bayi 84 Desember 2010
Cakupan pelayanan kesehatan balita 78 Desember 2010
Pembinaan imunisasi dan karantina
kesehatan
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
80 Desember 2010 Kemenkes
Pengembangan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional
kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk
menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.000 Desember 2010 Kemenkes kab/kota terkait
Peningkatan pelayanan air minum dan
sanitasi
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 85 Desember 2010 Kemenkes
Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air
minum
159 ibukota
kec, 18 kawasan
khusus
perbatasan dan
1.472 desa
Desember 2010 Kemen PU kab/kota terkait
KELUARAN *)
(3)
- 8 -
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan
sanitasi (air limbah dan drainase)
9 kab/kota
sistem air
limbah off-site,
10 kab/kota
penanganan
drainase
Desember 2010 Kemen PU kab/kota terkait
Pengawasan obat dan
makanan
Penguatan upaya pengawasan obat dan
makanan
Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang
diperiksa di 31 balai besar/Balai POM
15.000 Desember 2010 Meningkatnya kinerja
pengawasan obat dan
makanan di seluruh
Indonesia
Badan POM
Pengembangan Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
Penataan kelembagaan Jaminan Sosial
Nasional
Tersusunnya/disahkannya perangkat hukum Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP Penerima
Bantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan
100% Desember 2010 Berkembangnya Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
Kemenko Kesra
Penyediaan obat esensial
nasional
Peningkatan ketersediaan obat publik dan
perbekalan kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 Desember 2010 Meningkatnya
ketersediaan obat
esensial generik di sarana
pelayanan kesehatan
Kemenkes
Pengembangan dan
pemberdayaan SDM
kesehatan
Penempatan tenaga kesehatan strategis di
fasilitas kesehatan (Puskesmas di Daerah
Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara
merata
Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai
masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan
tinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil,
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
100% Desember 2010 Tersedianya 1200 tenaga
kesehatan di Puskesmas
Daerah Tertinggal,
Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) dan
di Rumah Sakit
Kemenkes kab/kota terkait
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif
di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK)
1200 Desember 2010
- 9 -
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Revitalisasi Program
Keluarga Berencana (KB)
Peningkatan intensitas pelayanan dan
promosi program KB secara nasional
Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat
dukungan sarana prasarana
4.700 Desember 2010 Meningkatnya prevalensi
pemakaian kontrasepsi
(CPR)
BKKBN
Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi
KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar
ruang
95% Desember 2010
Penguatan SDM dan kelembagaan yang
menangani KB di daerah
Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB (PLKB/PKB) yang
terlatih:
Desember 2010 BKKBN
a. Latihan Dasar Umum (LDU) 1.065
b. Refreshing 1.350
c. Pelatihan teknis 3.018
- 10 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Penyempurnaan program
bantuan sosial berbasis
keluarga
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk
miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
59 Desember 2010 Menurunnya angka
kemiskinan
Kemenkes
Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin
8.481 Desember 2010 Kemenkes Semua kab/kota
Persentase RS yang melayani pasien penduduk
miskin peserta program Jamkesmas
75 Desember 2010 Kemenkes Daerah terkait
Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi
masyarakat berpendapatan rendah
1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1)
dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan
alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah
dan swasta
3,75 juta orang Desember 2010 BKKBN Daerah terkait
2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1)
dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan
alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah
dan swasta
11,9 juta orang Desember 2010
Penyediaan beasiswa pendidikan bagi
masyarakat berpendapatan rendah
Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin 2.767.300 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin 966.100 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin 378.800 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin 305.550 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin 65.000 Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa 750.000 Desember 2010
Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa 600.000 Desember 2010
Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa 400.000 Desember 2010
Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs 1.000 Desember 2010
KELUARAN *)
(3)
Kemenag
Peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat berpendapatan rendah
- 11 -
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Bantuan Beasiswa untuk siswa MA melanjutkan ke
PTAN
2.000 Desember 2010
Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA 70.000 Desember 2010 Kemenag
Penguatan pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH)
Evaluasi PKH 1 Desember 2010 Kemensos Daerah terkait
Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/PKH;
816 ribu RTSM Desember 2010
Penyediaan subsidi beras untuk
masyarakat berpendapatan rendah
Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per
RTS selama 12 bulan)
17,5 juta Desember 2010 Kemenko Kesra Semua daerah
Pelaksanaan redistribusi tanah Jumlah bidang tanah 210.000 Desember 2010 BPN
Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan
sementara
24.000 orang Desember 2010
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan
program pengurangan pengangguran sementara
231 Kab/Kota Desember 2010 Kab/kota terkait
Peningkatan perlindungan pekerja
perempuan dan penghapusan pekerja anak
Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 3.000 Desember 2010 Kemenakertrans
Pengembangan dan peningkatan perluasan
kesempatan kerja (kegiatan padat karya
produktif)
Kemenakertrans
- 12 -
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi
penyandang cacat dan anak serta
pelayanan sosial bagi lansia
Jumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungi
dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)
34.900 Desember 2010 Kemensos Daerah terkait
Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak
cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang
membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani,
dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar
panti (jiwa)
159.500 Desember 2010
Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungi
dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)
22.040 Desember 2010
Pemantapan PNPM mandiri Penyusunan rencana integrasi program
pemberdayaan masyarakat lainnya ke
dalam PNPM
Konsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan 100% Desember 2010 Meningkatnya efektifitas
PNPM Mandiri
Tim Pengendali
PNPM Mandiri
Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan
pendampingan pemberdayaan sosial
8.500 kel, 884 kec di
246 kota
Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM 4791 kec Desember 2010 Kemendagri Daerah terkait
Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan
rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan
Nias Selatan
2 kab/9 kec. Desember 2010 Kemen PU Kab Nias/Nias
Selatan
Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur
pendukung kegiatan ekonomi dan sosial
237 Desember 2010 Daerah terkait
Jumlah kabupaten daerah tertinggal 51 kabupaten Desember 2010 KPDT Daerah terkait
Peningkatan integrasi PNPM Penguatan Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan
sistem on-site (kab/kota)
30 kab/kota Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan
penyehatana lingkungan berbasis masyarakat
1.472 desa Desember 2010 Kemen. PU Daerah terkait
- 13 -
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Jumlah kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
120 kab/kota Desember 2010 Kemen KP Daerah terkait
Jumlah gapoktan PUAP (unit) 10.000 Desember 2010 Kementan Daerah terkait
Jumlah desa yang dikembangkan 200 desa Desember 2010 Kemenbudpar Daerah terkait
Perluasan pelayanan KUR Peningkatan dukungan penjaminan dan
perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Tersedianya anggaran penjaminan KUR Penerbitan PP
Penyertaan Modal
Negara (PMN)
kepada PT. Askrindo
dan Perum Jamkrindo
Desember 2010 Meningkatnya efektifitas
cakupan KUR
Kemenkeu
(Anggaran 99)
Penyaluran KUR oleh Bank Pembangunan Daerah 13 Provinsi Desember 2010 Kemenko
Perekonomian/
Kemen KUKM
Daerah terkait
Peningkatan pangsa penyaluran KUR kepada sektor
pertanian, keluatan dan perikanan, kehutanan,
perindustrian
25% Desember 2010 Kemenko
Perekonomian
Peningkatan efektifitas
penanggulangan kemiskinan
Penguatan kelembagaan penanggulangan
kemiskinan
Pembentukan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
1 Juni 2010 Terbentuknya struktur
dan kelengkapan Tim
Nasional Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Timnas Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
- 14 -
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Peningkatan kualitas targeting dan data
Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Evaluasi dan analisa efektifitas sistem targeting 0,75 Desember 2010 Penyempurnaan
pendataan RTS
Timnas Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Penyusunan SOP untuk targeting Desember 2010
Draft design pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS) 2011
Desember 2010
- 15 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan produksi
pangan
Pelaksanaan audit lahan pertanian baik
luasan maupun potensi
Peta lahan baku sawah 1 paket Desember 2010 Meningkatnya produksi
dan produktivitas bahan
pangan
Kementan
Audit lahan sawah 1 paket Desember 2010 Kementan
Penataan pemilikan lahan dan
pengendalian konversi
Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Lahan dan
Pengendalian Konversi Lahan Pertanian.
4 PP Desember 2010 Kementan
Pengelolaan air untuk pertanian Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi melalui
perbaikan JITUT, JI-DES dan pengembangan TAM yang
berfungsi (ha)
57.464 ha; 45.102 ha;
5.920 ha
Desember 2010 Kementan Daerah terkait
Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha) 115 ribu ha Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) 200 ribu ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan
dipelihara (ha)
2.315 ribu ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (ha) 8,1 ribu ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (ha) 85 ribu ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan
dipelihara (ha)
1.200 ribu ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/
ditingkatkan (ha)
234 ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang di OP (ha) 555 ha Desember 2010 Kemen PU
Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang
dibangun/ditingkatkan (ha)
6.785 ha Desember 2010 Kemen PU
Peningkatan akses petani/peternak
terhadap Kredit Program (KUR,
KUPS, KHPE, KPN-RP)
1) SE Menteri, Gubernur, Bupati; 2) SE Bank Indonesia;
3) SE Direksi Bank yang bersangkutan; 4) Bahan dan
kegiatan sosialisasi, PSA di tingkat desa
1 paket Desember 2010 Kementan Semua daerah
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
KELUARAN *)
(3)
- 16 -
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Pemantapan sistem penyuluhan
pertanian
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk 245 SKPD Desember 2010 Daerah terkait
Jumlah kelembagaan petani (Gapoktan) 2.830 kelompok Desember 2010
Jumlah BPP model 336 BPP Desember 2010
Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang) 27.393 org Desember 2010
Persentase jumlah kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan penyuluhan pertanian
30% Desember 2010
Peningkatan produksi ternak
ruminansia
Pengembangan sapi bibit potomg 21.000 ekor Desember 2010 Kementan Daerah terkait
Pengembangan bibit sapi perah 1.250 ekor Desember 2010
Pengembangan integrasi tanaman ternak 75 unit Desember 2010
Penyediaan kapal nelayan di berbagai
daerah
Mekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapal
nelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan
60 unit Desember 2010 Kemen KP Daerah terkait
Penyaluran subsidi benih tanaman
pangan
Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 178,18 Desember 2010 Kementan
Penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) 11,06 Desember 2010 Kementan
Uji coba pengalihan subsidi pupuk
langsung ke petani
Finalisasi kajian uji coba subsidi langsung 1 paket Juni 2010
Rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani 1 paket Desember 2010
Pilot project subsidi pupuk langsung ke petani 1 kabupaten Desember 2010
Kementan
Kementan
- 17 -
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Pemantapan Grand Design Food Estate Papua; 1 paket Juni 2010 Kementan Provinsi Papua/Kab
Merauke
Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya
Tanaman;
1 paket Juni 2010 Kementan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perijinan; 1 paket Juni 2010 Kementan
PP Kawasan Ekonomi Khusus; 1 paket Juni 2010 Kemenko
Perekonomian
Peraturan lainnya di bidang Penataan Kawasan dan
Pertanahan (RUTR);
1 paket Juni 2010 Daerah
Promosi dan persiapan investasi serta demonstration plot
(Demplot)
1 paket Desember 2010 Kementan
Revitalisasi industri
pertanian
Tersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi
industri pupuk urea (PKT 5, 1 pabrik di Tangguh dan 1
pabrik di Donggi Senoro)
Alokasi gas untuk 3 pabrik Desember 2010 Kemen ESDM
Indikasi kesediaan pemasokan bahan baku dari negara
yang mempunyai sumber bahan baku Phosphate dan
Kalium untuk pabrik pupuk NPK (Yordan, Tunisia,
Maroko, Mesir dan Rusia)
Maksimal 5 negara Desember 2010 Kemenperin
Terusunnya Master Plan Pengembangan Industri Pupuk
NPK
1 paket Desember 2010 Kemenperin
Tersedianya peta potensi bahan baku pupuk organik di
daerah
1 paket Desember 2010 Kemenperin
Revitalisasi industri gula Terlaksananya revitalisasi PG yang ada (BUMN dan
Swasta)
Desember 2010 Kemenperin
Revitalisasi industri pupuk
Pengembangan lahan pangan skala
luas (seperti food estate ) yang ramah
lingkungan dan tidak merusak pranata
sosial setempat
Meningkatnya kapasitas
produksi dan efisiensi
produksi industri
pertanian
- 18 -
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Pemenuhan konsumsi
pangan dan kualitas gizi
masyarakat
Pengembangan ketersediaan dan
penanganan rawan pangan.
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. 1.750 desa Desember 2010 Meningkatnya ketahanan
pangan dan kualitas gizi
masyarakat
Kementan Kab/kota terkait
Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan. 800 lumbung Desember 2010 Kab/kota terkait
Penanganan daerah rawan pangan. 350 kab Desember 2010 Kab terkait
Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 33 prop Desember 2010 Seluruh provinsi
Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan
pangan.
33 prop Desember 2010 Seluruh provinsi
Percepatan penganeka ragaman
konsumsi pangan
Terbinanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yang
beragam, bergizi seimbang
2000 desa Desember 2010 Kementan Daerah terkait
Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan non
beras dan terigu
2000 kelompok Desember 2010 Daerah terkait
Sosialisasi dan promosi penganeka ragaman konsumsi
pangan
200 kabupaten Desember 2010 Kab terkait
Berkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal 33 provinsi Desember 2010 Seluruh provinsi
Pengembangan sistem distribusi dan
stabilitas harga pangan.
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 750 kelompok Desember 2010 Daerah terkait
Data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses
pangan.
33 prop Desember 2010 Seluruh provinsi
Laporan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga
dan akses pangan.
33 prop Desember 2010 Seluruh provinsi
Peningkatan efisiensi
pasar komoditi pangan
Tersusunnya masterplan pengembangan gudang-gudang
pangan
1 paket April 2010 Meningkatnya efisiensi
distribusi dan logistik
pangan
Kemendag
Tersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag
(jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di
sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota
12 gudang komoditi 6 bulan (Mei-
November 2010)
Kemendag
Pembangunan gudang-gudang pangan
dan penyediaan peralatannya serta
fasilitasi efektivitas pemanfaatannya
Kementan
- 19 -
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Tersedianya peralatan berupa dryer , tester, alat penguji
mutu, dan alat pengolah data di 35 gudang yang telah
dibangun pada tahun 2009.
35 paket 6 bulan (Mei-
November 2010)
Kemendag
Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 34 daerah,
serta tersedianya modul pelatihan, modul monitoring &
evaluasi, serta materi promosi.
7 bulan (Mei-
Desember 2010)
Kemendag Daerah terkait
Pelaksanaan Reforma
Agraria dan penataan
pertanahan nasional
Penyusunan RUU dan Peraturan
Pemerintah terkait pertanahan
mencakup sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perundagundangan
yang terkait pertanahan
Terbitnya PP Reforma Agraria yang mengatur:
a) penataan sistem hukum dan politik
b) pelaksanaan land reform plus , pemberian akses kepada
masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya
1 PP April 2010 Meningkatkan
pengelolaan pertanahan
nasional
BPN
Terlaksananya sosialisasi PP Penertiban Tanah Terlantar
dan PP Reforma Agraria
33 prop Desember 2010 BPN
Tersusunnya RUU Pertanahan yang akan mencakup (1)
sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan
terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, UU Budi Daya, UU Pertambangan, Mineral
& Batubara, UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang
dan (2) Pengaturan penataan tanah masyarakat hukum adat
dalam sistem keagrariaan nasional
1 RUU Desember 2010 BPN
- 20 -
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah
Sertifikasi tanah 495.620 bidang tanah
(Prona sebanyak 139.620
bidang, UKM 30.000
bidang, Pertanian 23.000
bidang, DKP 30.000
bidang, Transmigrasi
30.000 bidang)
Desember 2010 BPN
- 21 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Penataan tata ruang dan
pertanahan
Terselesaikannya permasalahan RTRW Provinsi yang sudah
masuk dalam forum BKPRN
Terselesaikannya Perda RTRW Provinsi yang tidak bermasalah
Identifikasi dan menyusun rencana tindak untuk penyelesaian
Perda RTRW Kabupaten/Kota
Terselesaikannya Perda RTRW Kab/Kota yang tidak bermasalah
Jumlah penetapan Perpres RTRW Kawasan Strategis Nasional
(Perbatasan antar negara pulau besar dan kepulauan, dan
metropolitan)
9 Raperpres Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Tersedianya data dan informasi pemanfaatan lahan eksisting hasil
audit nasional pemanfaatan lahan, terutama kawasan hutan
7 Prop Desember 2010 Kemen PU Provinsi terkait
Pengadaan lahan untuk kepentingan
umum
RUU Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum
1 RUU Desember 2010 BPN
Jumlah simpul jaringan di pusat 14 Desember 2010 Bakosurtanal Daerah terkait
Jumlah simpul jaringan di provinsi 6 Desember 2010
Jumlah simpul jaringan di kab/kota 50 Desember 2010
Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul 1 Desember 2010
Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN 1 Desember 2010
Jumlah metadata simpul jaringan pusat 3.000 Desember 2010
Jumlah metadata simpul jaringan provinsi 3.000 Desember 2010
Jumlah metadata simpul jaringan kab/kota 4.000 Desember 2010
17 RTRW
Provinsi, 36
RTRW Kab dan
20 RTRW Kota
Desember 201Percepatan penyelesaian RTRW provinsi, 0
kabupaten dan kota serta Kawasan
Strategis Nasional
Peningkatan keterpaduan pemetaan
nasional
Daerah terkait
KELUARAN *)
(3)
Kemen PU,
Pemerintah Prov.
dan Pemerintah
Kab/Kota
Tesedianya informasi tata
ruang dan peta
pemanfaatan tanah yang
lebih baik
- 22 -
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Peningkatan domestic
conectivity
Panjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatan
kapasitas, yang terdiri dari :
1.579,79 km Desember 2010 Meningkatnya kelancaran
distribusi barang dan jasa
Kemen PU Daerah terkait
- Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) 1.368,72 km Desember 2010 Kemen PU
- Panjang jalan lingkar/bypass yang dibangun 18,4 km Desember 2010 Kemen PU
- Panjang jembatan yang dibangun 4.921 m Desember 2010 Kemen PU
- Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan,
terpencil dan terluar yang dibangun
184 km
491 m
Desember 2010 Kemen PU
- Panjang flyover/underpass yang dibangun 3.262 m Desember 2010 Kemen PU
Terbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan 100% Juli 2010 Kemen PU
Panjang jalan yang dipreservasi 32.349 km Desember 2010 Kemen PU
Panjang jembatan yang dipreservasi 9.235,7 m Desember 2010 Kemen PU
Studi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas 2 dokumen Desember 2010 Kemenhub
Studi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multi
moda
1 dokumen Desember 2010 Kemenhub
Masterplan Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untuk
wilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transporatsi Perkotaan di
4 kota besar
1 dokumen Desember 2010 Kemenhub
Penyelesaian pembangunan Lintas
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,
Sulawesi, NTB dan NTT serta
pelaksanaan preservasi dan peningkatan
kapasitas jalan dan jembatan nasional
Penyusunan Sistem Transportasi
Nasional dan cetak biru transportasi multi
moda
- 23 -
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Penyempurnaan kelembagaan dan
peraturan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur
Terbitnya Revisi Keputusan Menteri Keuangan untuk merubah
BLU bidang pendanaan jalan tol menjadi BLU pendanaan
pengembangan jalan bebas hambatan
100% Desember 2010 Kemen PU
Terselesaikannya konsep pembentukan struktur dan tupoksi
lembaga penyedia tanah untuk pembangunan infrastruktur dan
kepentingan umum lainnya
100% Desember 2010 Kemen PU
Pembangunan terminal antar negara dan
antar provinsi
Terbangunnya terminal (2 selesai, 3 baru, 9 lanjutan) 14 lokasi Desember 2010 Kemenhub Daerah terkait
Pembangunan dan pengelolaan sarana
dan prasarana KA
Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda 89,2 km Desember 2010 Kemenhub Daerah terkait
· Peningkatan persinyalan KA lintas Medan – Belawan 1 paket Desember, 2010 Kemenhub Pemprov Sumut
· DED pembangunan jalur KA Waru - Bandara Juanda 1 dokumen November, 2010 Kemenhub Pemprov Jatim
Pembangunan Bandara Kualanamu Pembangunan sisi udara dan sebagian fasilitas operasi bandara
(sisi darat) panjang runway 3750 x 60
74% Desember 2010 Kemenhub Pemprov Sumut
Penyelesaian MRT dan kelanjutan
proyek monorail di Jakarta
Basic design MRT Jakarta 100% Desember 2010 Kemenhub Pemprov DKI
Jakarta
Terselesaikannya perhitungan investasi yang telah dilakukan oleh
swasta bagi kelanjutan proyek monorail
100% Akhir Maret 2010 Pemprov DKI
Jakarta
Konsep dan proposal pembangunan proyek monorail 100% Agustus 2010 Pemprov DKI
Pengembangan
perumahan dan
permukiman
Pembangunan rumah susun sederhana
sewa
Jumlah rusunawa terbangun (Twin Block )
untuk pekerja, pegawai dan mahasiswa
40 Desember 2010 Meningkatnya
penyediaan rumah layak
huni bagi masyarakat
berpenghasilan
menengah-bawah.
Kemenpera Daerah terkait
Jumlah rusunawa terbangun (Twin Block ) di kawasan kumuh 40 Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Pembangunan rumah layak huni
bersubsidi
Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rumah sederhana
sehat bersubsidi (unit)
150.000 Desember 2010 Kemenpera Daerah terkait
Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rusunami
bersubsidi (unit)
30.000 Desember 2010 Kemenpera Daerah terkait
- 24 -
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Pengendalian banjir Penyelesaian Kanal Banjir Timur Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 -
29
100% Desember 2010 Mengurangi potensi
banjir pada daerah rawan
banjir
Kemenkeu (BA.
999)
Pemprov DKI
Jakarta
Pembangunan waduk dan prasarana
pengendali banjir DAS Bengawan Solo
Terselesaikannya Waduk Gonggang 100% Desember 2010 Kemen PU Pemprov Jateng
Tersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi
2 unit pompa)
100% Desember 2010 Kemen PU
Pengembangan
teknologi informasi dan
komunikasi
Penyusunan ICT Fund untuk membiayai
pembangunan jaringan backbone serat
optik
Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan ICT Fund
dan optimalisasi PNBP untuk pembiayaan jaringan backbone
serat optik
100% Desember 2010 Meningkatkan jangkauan
dan kualitas jaringan
informasi dan
komunikasi
Kemenkominfo
Peningkatan Penyediaan
infrastruktur dengan
skema KPS/PPP
Kajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupa
dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara
finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang
kurang layak secara finansial
100% Agustus 2010 Meningkatnya
pembangunan
infrastruktur dengan
skema KPS/PPP
BPN
Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyedia
dana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masing
Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satu
Kementerian/Lembaga
100% November 2010 Kemenkeu
Unit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukungan
fiskal untuk pembebasan tanah
100% Oktober 2010 Kemenkeu
Penyusunan kebijakan, peraturan,
kelembagaan dan pembiayaan untuk
penyediaan infrastruktur dengan skema
KPS/PPP
- 25 -
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan
Resiko atas Penyediaan Infrastruktur
100% Juni 2010 Kemenkeu
Kajian pemberian dukungan fiskal pemerintah non tanah
(sebagian konstruksi) untuk proyek-proyek infrastruktur dengan
skema KPS
100% September 2010 Kemenkeu
Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit pelaksana
pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di
Kementerian/Lembaga
100% Desember 2010 KemenHub, Kemen
PU, KemenInfo,
ESDM
Panduan umum pelaksanaan KPS 100% Juni 2010 KemenPPN
Panduan pelaksanaan KPS per sektor infrastruktur 100% Desember 2010 Kemen PU, ESDM
Daftar Rencana Proyek KPS 2010-2014 (PPP Book) 100% April 2010 KemenPPN
Peningkatan
pembangunan Wilayah
Papua
Pembangunan jalan Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 323 km Desember 2010 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
wilayah Papua
Kemen PU Pemprov Papua dan
Pemprov Papua
Barat
Penyelenggaraan perhubungan Jumlah rute perintis yang terlayani (laut) 15 Desember 2010 Kemenhub Daerah terkait
Lintas bus perintis 29 Desember 2010 Kemenhub
Jumlah rute perintis yang terlayani (udara) 39 Desember 2010 Kemenhub
- 26 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Penyederhanaan prosedur
investasi dan usaha
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dan Penerapan Sistem
Pelayanan Informasi dan Perijinan
Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE)
pada PTSP
Jumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE
(setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan)
3 sektor Desember 2010 Menurunnya hambatan
investasi
BKPM
Jumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE 33 provinsi dan
40 kabupaten/
kota
Desember 2010 Seluruh Provinsi;
Kab/Kota terkait
Jumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE 16 instansi Desember 2010
Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP 130 PTSP Desember 2010
Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional
(KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) penanaman modal
1 Desember 2010
Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan 1 paket Desember 2010 Kemendagri Daerah terkait
Jumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usaha
yang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya
1 paket Desember 2010 Kemendag
Rekomendasi pembatalan Perda
bermasalah terkait investasi dan
pengurangan biaya untuk memulai usaha
seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
KELUARAN *)
(3)
- 27 -
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAKELUARAN *) H
Pengembangan Sistem
Pelabuhan Nasional
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan
pelabuhan nasional
Tersusunnya Sistem Informasi Kargo Nasional 1 paket Desember 2010 Terbangunnya Sistem
Pelabuhan Nasional yang
terpadu, efisien dan
efektif
Kemenhub
Jumlah peraturan perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan
laporan kajian dalam rangka penataan pelabuhan nasional
2 paket terdiri
dari
Masterplan 7
lokasi dan
inventarisasi
aset Otoritas
Pelabuhan
Desember 2010 Kemenhub
Jumlah lokasi pelabuhan strategis dan komoditas yang dibangun
dan direhabilitasi
3 lokasi
(Belawan,
Bitung, Tanjung
Priok)
Desember 2010 Kemenhub Pemprov Sumut;
Pemprov Sulut;
Pemprov DKI
Jakarta
Tersusunnya detail design dan persiapan konstruksi pel Tanjung
Priok dan Belawan dan lanjutan pembangunan Pelabuhan Bitung,
pelabuhan dan jalan akses
3 lokasi Desember 2010 Kemenhub Pemprov Sumut;
Pemprov Sulut;
Pemprov DKI
Jakarta
Pengoperasian CATS di Jababeka Cikarang dalam rangka proses
penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan
1 lokasi Desember 2010 Kemenkeu
Peningkatan kelancaran
pelaksanaan ekspor-impor
Pemantapan pengembangan dan penerapan
sistem National Single Window/NSW dan
ASEAN Single Window/ASW
Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan
NSW dan ASW yang terimplementasikan
80% Desember 2010 Beroperasinya secara
penuh NSW di 5
pelabuhan utama
Kemenko
Perekonomian
- 28 -
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAKELUARAN *) H
Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan) 4 Desember 2010
Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui
INATRADE (perusahaan)
1.500 Desember 2010
Perumusan kebijakan dan pengembangan
teknologi informasi kepabeanan dan cukai
Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan
proses bisnis DJBC
100% Desember 2010 Kemenkeu
Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang
terintegrasi dengan portal NSW
- Desember 2010
PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan
perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan
- Desember 2010
PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan
dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional
- Desember 2010
PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam
rangka pengembangan sistem logistik
- Desember 2010
Pelaksanaan National Single Window di
sektor perhubungan
Jaringan System National Single Window di kantor pusat 1 paket Desember 2010 Kemenhub
Sinkronisasi kebijakan
ketenagakerjaan dan iklim
usaha
Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan
dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan
Pusat dan Daerah
Tersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK,
hubungan kerja (PKWT dan outsourcing ), pengupahan,
perlindungan pekerja, mogok kerja
Naskah
akademis
Desember 2010 Meningkatnya kepastian
berusaha
Kemenakertrans
Harmonisasi kebijakan jaminan sosial Desember 2010
Selarasnya peraturan bidang HI Inventarisasi
Perda HI
Desember 2010
Kemenakertrans
Kemendag
- 29 -
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAKELUARAN *) H
Mekanisme perundingan secara bipartit , pencatatan, keterwakilan
dan verifikasi SP/SB
2 naskah Desember 2010 Kemenakertrans
Pengembangan perdagangan
dalam negeri
Penguatan monitoring dan supervisi
pelayanan perizinan SIUP dan TDP
Terlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP
dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDA
yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP
100 kab/kota Desember 2010 Meningkatnya
perdagangan dalam
negeri
Kemendag Kab/kota terkait
Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
Penyusunan peraturan perundangan bagi
pengembangan (KEK)
Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No
39/2009
1 Desember 2010 Ditetapkannya 1 KEK Kemenko
Perekonomian
Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK
(peraturan)
1 Desember 2010 Kemendag
Tersedianya PMK-PMK ttg pemberian fasilitas Fiskal sesuai
Peraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
100% Desember 2010 Kemenkeu
Pengembangan kelembagaan KEK Pembentukan Dewan Nasional KEK 1 paket Desember 2010 Kemenko
Perekonomian
Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6 daerah dan 4
negara
Desember 2010 BKPM
- 30 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 8 : ENERGI
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTA
H DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan kapasitas
penyediaan listrik
Penanganan kebutuhan listrik jangka
pendek di berbagai daerah
Meningkatnya jumlah kapasitas genset secara tersebar di
Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur
562 MW Desember 2010 Teratasinya krisis listrik
nasional
Kemen BUMN Daerah terkait
Meningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik yang
handal melalui perbaikan/retrofit/relokasi pembangkit
207 MW Desember 2010 Kemen BUMN
Penyusunan rencana pengembangan
kapasitas listrik
Tersedianya dokumen RUKN & RUPTL yang direvisi 2 paket Juni 2010 Kemen ESDM
Data dan informasi kebutuhan dan pertumbuhan listrik
daerah dalam rangka mengatasi krisis
1 paket Desember 2010 Kemen ESDM
Pengembangan PLTU skala kecil di
berbagai daerah
Studi persiapan pembangunan PLTU skala kecil di
berbagai daerah
1 paket November 2010 Kemen ESDM
Pengembangan infrastruktur
gas
Pengawasan Pembangunan FSRT di
Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur
Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan FSRT di
Sumatera Utara dan Jawa Barat serta kajian FSRT di
Jawa Timur
1 paket Desember 2010 Terealisasinya
pengawasan persiapan
pembangunan FSRT di
Sumatera Utara, Jawa
Barat dan Jawa Timur
Kemen ESDM Pemprov Sumut;
Pemprov Jabar;
Pemprov Jatim
Pembangunan Small Scale LNG receiving
termina l dan distribusi
Kajian dan FEED pembangunan model Small Scale LNG
receiving terminal
1 paket Desember 2010 Kemen ESDM
KELUARAN *)
(3)
- 31 -
PRIORITAS 8 : ENERGI
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTA
H DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Ketahanan energi Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi :
- Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dan
gardu induk (MVA)
22 MW, 3381
Kms, 2159
MVA
Desember 2010 Kemen ESDM
Jaringan dan gardu distribusi :
- Gardu dan jaringan (Kms/MVA) 18.004 dan
1.266
Desember 2010 Kemen ESDM
Pengembangan Geothermal Penambahan kapasitas PLTP (MW) 70 Desember 2010 Kemen ESDM
Revisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)
1 judul Desember 2010 Kemenhut
Lisdes (EBT) :
- PLTS 50 Wp tersebar (MW) 3,55 Desember 2010 Kemen ESDMDAK
- PLTMH (MW) 1,53 Desember 2010 Kemen ESDMDAK
- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan) 1 Desember 2010 Kemen ESDM
DME 50 lokasi Desember 2010 Kemen ESDM
Terlaksananya sosialisasi pengembangan energi nuklir
untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh
Desember 2010 Kemenristek/
BATAN
Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar
angkutan umum perkotaan dan rumah
tangga
FEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3
kota
3 kota Desember 2010 Kemen ESDM
Meningkatnya
penyediaan listrik
Pengembangan energi alternatif diluar panas
bumi
Peningkatan pasokan listrik
- 32 -
PRIORITAS 8 : ENERGI
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTA
H DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Terbangunnya Jaringan Gas Kota 4 kota/ 16.000
SR
Desember 2010 Kemen ESDM Kota terkait
Penerapan Domestic Market Obligation
(DMO) batubara
Keputusan Menteri untuk penerapan DMO batubara
tahun 2010
1 Maret 2010 Kemen ESDM
- 33 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan hutan Penyelenggaraan rehabilitasi hutan
dan lahan, dan reklamasi hutan di
DAS prioritas
Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas
seluas 800 ribu ha
239.000 ha Desember 2010 Menurunnya tingkat
kerusakan hutan dan
emisi karbon
Daerah terkait
Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500
ribu ha
100.000 ha Desember 2010
Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha 1.000 ha Desember 2010
Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove , gambut dan rawa seluas
295.000 ha
60.000 ha Desember 2010
Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung 100.000 ha Desember 2010
Pengembangan Perhutanan Sosial Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan
kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha
400.000 ha Desember 2010 Daerah terkait
Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm 100 klpk Desember 2010
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan
baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha
50.000 ha Desember 2010
Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK
unggulan di 30 kabupaten
6 Kab Desember 2010 30 kab terkait
Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 100.000 ha Desember 2010
Kemenhut
KELUARAN *)
(3)
Kemenhut
- 34 -
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Pengembangan Hutan Tanaman dan
Hutan Tanaman Rakyat
Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 3 juta
ha dan penanaman kumulatif seluas 2,65 juta ha
Ijin HTI/HTR
450 ribu ha,
Penanaman
HTI/HTR seluas
450 ribu ha
Desember 2010 Kemenhut Daerah terkait
Pengelolaan dan pengembangan
konservasi laut pada kawasan
perairan tawar dan payau
Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan
tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5
juta ha
900 ribu ha Desember 2010 Kemen KP Daerah terkait
Penurunan jumlah hotspot
kebakaran hutan
Pengendalian kebakaran hutan (dan
lahan)
Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau
Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.
20% Desember 2010 Menurunnya kejadian
dan luas areal kebakaran
hutan dan lahan
Daerah terkait
Luas kawasan hutan (dan lahan) yang terbakar ditekan hingga
50% dibandingkan kondisi tahun 2008
10% Desember 2010
Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan
kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan
daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan
mekanisme pencegahan kebakaran hutan
80% Desember 2010 KLH Provinsi terkait
Gerakan Menanam Pohon Penanaman dan pemeliharaan pohon
di sepanjang ruas jalan nasional,
ruas jalan provinsi, ruas jalan
kab/kota serta di sepanjang bantaran
sungai
Teridentifikasinya lokasi, potensi lahan, dan jumlah pohon 100% Desember 2010 Berkurangnya emisi
karbon dan erosi
Kemen PU Daerah terkait
Kemenhut
- 35 -
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Peningkatan pengelolaan
DAS serta pengelolaan hutan
dan lahan gambut
Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan DAS
Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas 22 DAS Desember 2010 Menurunnya kerawanan
bencana di DAS dan
lahan gambut
Kemenhut
Terbangunnya baseline data pengelolaan DAS di 36 BPDAS 7 BPDAS Desember 2010
Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS 7 BPDAS Desember 2010
Pengelolaan kualitas air dan
kawasan gambut
% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota
untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang
terkoordinasi lintas K/L dan daerah
25% Desember 2010 KLH Daerah terkait
Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi
yang terkoordinasi dengan K/L terkait
20% Desember 2010 KLH Daerah terkait
Penurunan beban pencemaran
lingkungan
Pengendalian pencemaran air dan
udara
Menurunnya beban penecemaran lingkungan melalui
pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan
emisi di 690 kegiatan industri dan jasa
680 Desember 2010 Penurunan pencemaran
lingkungan dan emisi
karbon
KLH
Penyusunan peta kerentanan
perubahan iklim sampai ke tingkat
regional
Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LH akibat
perubahan iklim
Desember 2010 KLH
Peningkatan pengelolaan
persampahan
Peningkatan pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) dengan
menerapkan sanitary land fill dan
mengoptimalkan program 3R
(Reduce, Reuse, Recyrcle)
Berkurangnya volume sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse,
Recycle) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan
26 kota besar
dan
metropolitan
Desember 2010 Meningkatnya kualitas
pelayanan persampahan
KLH Kota terkait
Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur
persampahan (TPA Regional)
6 TPA Regional
melayani 17
kab/kota
Desember 2010 Kemen PU Kab/kota terkait
- 36 -
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur
persampahan (Sanitary Landfill )
49 kab/kota Desember 2010 Kemen PU Kab/kota terkait
Jumlah lokasi prasarana persampahan terpadu 3 R 50 lokasi Desember 2010 Kemen PU Daerah terkait
Pengembangan Sistem
Peringatan Dini Bencana
Alam
Pemantapan sistem peringatan dini
terhadap gempa bumi dan tsunami
Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS 100% Desember 2010 Beroperasinya TEWS dan
berkembangnya
peringatan dini iklim dan
cuaca
Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempa bumi dan
tsunami
90% Desember 2010
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan
tsunami
90% Desember 2010
Peningkatan kemampuan
penanggulangan bencana
Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah dan masyarakat
Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan Desember 2010 Daerah terkait
Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada
daerah bencana
Desember 2010
Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan Desember 2010
Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada
daerah bencana
Kuartal ke II 2010
Penyediaan sarana dan prasarana
pada daerah yang sering terjadi
kebakaran hutan/pekarangan/lahan
sebelum musim kemarau
berlangsung
Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana prasarana di 35
DAOPS dan 19 kabupaten rawan kebakaran
9 paket Desember 2010 Kemenhut Kab/kota terkait
Peningkatan kesiapasiagaan dalam
menghadapi bencana
Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan Kuartal ke II 2010
Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat (SRC-PB) Kuartal ke II 2010
16 Prov
16 Prov
Meningkatnya
kemampuan
penanggulangan bencana
di pusat dan daerah
secara efektif dan efisien
BMKG,
Bakosurtanal, BPPT
5 BNPB
BNPB
- 37 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan penduduk di daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan
fasilitasi daerah tertinggal di kawasan
perbatasan
Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal
di kawasan perbatasan yang dilaksanakan
27 Desember 2010 Meningkatnya tingkat
kesejahteraan masyarakat
di daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan
pasca konflik
KPDT Daerah terkait
Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan
pembangunan sarana dan prasarana
informatika
Prosentase desa yang dilayani akses internet (dengan
prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di
wilayah Universal Service Obligation , sejumlah
4.218 desa)
5% Desember 2010 Kemenkominfo Daerah terkait
Prosentase ibukota provinsi yang memiliki National
Internet Exchange (4 kota)
10% Desember 2010 Kemenkominfo Kota terkait
Jumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radio
komunitas
15 desa Desember 2010 Kemenkominfo Daerah terkait
Peningkatan mutu dan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan di daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima
tunjangan khusus
46.300 orang Desember 2010 Kemendiknas
Jumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus 5.000 orang Desember 2010 Kemenag
Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk
pembangunan daerah tertinggal
Meningkatnya koordinasi lintas sektor 20% Desember 2010 KPDT
KELUARAN *)
(3)
- 38 -
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Unit kapal perintis 2 Desember 2010 Daerah terkait
Jumlah rute perintis yang terlayani (laut) 45 Desember 2010
Lintas bus perintis 118 Desember 2010
Unit bus perintis 37 Desember 2010
Jumlah sarana SDP 18 Desember 2010
Jumlah lintas SDP 91 Desember 2010
Jumlah rute perintis yang terlayani (udara) 79 Desember 2010 Kemenhub
Pemantapan keutuhan wilayah NKRI Pelaksanaan perundingan perbatasan RIMalaysia,
Singapura, Timor Leste, Filipina,
Vietnam, dan Palau.
Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim
dan darat
12 perundingan Desember 2010 Mantapnya keutuhan
wilayah melalui
membaiknya pengelolaan
perbatasan
Kemenlu
Pembentukan Badan Nasional Pengelola
Daerah Perbatasan
Terbentuknya organisasi Badan Nasional Pengelola
Daerah Perbatasan
100% Juni 2010 Kemendagri
Pemetaan batas wilayah Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan
perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL
skala 1:50.000 serta skala 1:25.000
72 Desember 2010 Bakosurtanal
Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar 25
Penyelenggaraan perhubungan di daerah
tertinggal
Kemenhub
Kemenhub
Kemenhub
- 39 -
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia 22
Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL 60
Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat 3
Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim 3
Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan
potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar
20 pulau Desember 2010 Daerah terkait
Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur
memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau
kecil terluar
20 pulau Desember 2010
Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau
kecil terluar
Kemen KP
- 40 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan kekayaan
budaya/ kepurbakalaan
Penetapan dan pembentukan pengelolaan
terpadu cagar budaya
Kesepakatan bentuk pengelolaan terpadu cagar budaya
(Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan
Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan
Candi Prambanan)
100% Desember 2010 Meningkatnya kualitas
pengelolaan kekayaan
budaya kepurbakalaan
Kemenbudpar Pemprov Jateng dan
Pemprov DIY
Revitalisasi museum Museum Negeri Jatim (Surabaya), Museum Negeri Kalbar
(Pontianak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum
Negeri NTB (Mataram)
4 Desember 2010 Pemprov Jatim,
Pemprov Kalbar,
Pemprov Jambi,
Pemprov NTB
Jumlah paket riset dasar 44 Desember 2010 Meningkatanya kualitas
dan kuantitas inovasi
KemenRistek
Jumlah paket riset terapan 78 Desember 2010
Jumlah paket 92 Desember 2010
Jumlah paket insentif 130 Desember 2010
Pemberian insentif Tax Deductible bagi perusahaan yang
melakukan R&D
100% Desember 2010 Kemenkeu
Pengembangan ekonomi
kreatif
Pengembangan database ekonomi kreatif
Indonesia dan peningkatan promosi
produk kreatif potensial lokal dan
nasional
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan
promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan
akses pembiayaan
400 UKM Desember 2010 Meningkatnya peran
ekonomi kreatif dalam
perekonomian nasional
Kemendag
Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang
tercantum dalam database on-line
20% Desember 2010
Jumlah brand roduct ekonomi kreatif yang dihasilkan 26 brand Desember 2010
KELUARAN *)
(3)
Pengembangan kapasitas
inovasi
Penguatan kelembagaan inovasi dan
pelaksanaan insentif Iptek
- 41 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pemantapan reintegrasi Aceh Penyusunan peraturan perundangan untuk
memperkuat reintegrasi Aceh
Terbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
100% Desember 2010 Mantapnya pelaksanaan
reintegrasi Aceh
Kemendagri Pemprov NAD
Pengamanan NKRI dan
penanggulangan tindak terorisme
Pemantapan penanggulangan tindak terorisme Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dan
kerja sama internasional dalam upaya
penanggulangan terorisme
12 kali Desember 2010 Terwujudnya NKRI yang
lebih kokoh dan
menurunnya tindak
terorisme
Kemenko Polhukam
Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi
Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya
Rencana Induk Program Deradikalisasi
100% Juni 2010 Kemenko Polhukam
Jumlah pengungkapan perkara tindak pidana
terorisme dan Clearance Rate tindak pidana
terorisme tingkat nasional
100% Desember 2010 POLRI
Penyusunan RUU Keamanan Nasional Draft RUU Keamanan Nasional 100% Desember 2010 Kemenhan
Pemberian tunjangan khusus bagi TNI yang
bertugas di kawasan perbatasan
Perpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yang
bertugas di kawasan perbatasan
100% Desember 2010 Kemenhan
Pencegahan dan pemberantasan
korupsi
Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi Menurunnya tindak
pidana korupsi
Desember 2010 Kejagung
KELUARAN *)
(3)
Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindak
pidana korupsi yang diselesaikan
145 pkr
- 42 -
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang
diselesaikan oleh Kejati, Kejari, dan Cabjari
1.700 pkr Desember 2010 Kejagung
Peningkatan sarana dan prasarana
lembaga peradilan
Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jumlah pembangunan Lapas/Rutan baru 19 Desember 2010 Menurunnya over
capacity pada Lapas
Kemenhukham
Jumlah pembangunan lanjutan Lapas/Rutan 45 Desember 2010
Jumlah pembangunan Lapas/Rutan akibat bencana 9 Desember 2010
Sarana dan prasarana Lapas/Rutan 200 Desember 2010
Peningkatan kemampuan
peralatan pertahanan keamanan
Penyusunan RUU tentang revitalisasi industri
strategis pertahanan dan keamanan nasional
Draft RUU tentang revitalisasi industri strategis
pertahanan dan keamanan nasional
100% Desember 2010 Terpenuhinya peralatan
pertahanan dan
keamanan
Kemenhan
Penyusunan rencana induk dan road map
revitalisasi industri pertahanan
Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan 100% Desember 2010 Kemenhan
Pembentukan Komite Kebijakan Industri
Pertahanan sebagai Clearing House
Perpres pembentukan Komite Kebijakan Industri
Pertahanan
100% Desember 2010 Kemenhan
Penelitian, pengembangan dan pengadaan alat
peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri
Jumlah model dan/atau prototype alat peralatan
pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara
yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu
dikembangkan secara mandiri
30% Desember 2010 Kemenhan
Pengadaan alutsista hasil industri dalam negeri Jumlah produksi alutsista TNI industri dalam
negeri
20% Desember 2010 Kemenhan, TNI,
Kemenkeu
Pengadaan alut Polri produksi dalam negeri Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan
teknis produksi dalam negeri Polri yang memenuhi
20% Desember 2010 POLRI, Kemenkeu
- 43 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan industri
nasional
Pengembangan klaster industri berbasis
pertanian, oleochemical
Business Plan Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit 1 paket Desember 2010 Menguatnya struktur dan
berkembang daya saing
industri nasional
Kemenperin
Penyelesaian AMDAL, FS dan Busniness Plan oleh Pemda
Sumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim
1 paket September - Desember
2010
Pemprov Sumut,
Pemprov Riau dan
Pemprov Kaltim
Pengembangan klaster industri berbasis
migas kondensat
Kajian pembangunan refinery di Jatim dan bahan baku
alternatif dalam dan luar negeri
2 paket Desember 2010 Pemprov Jatim
Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensat
di Jawa Timur dan Kaltim
2 paket Desember 2010 Pemprov Jatim,
Pemprov Kaltim
Kajian bahan baku alternatif 1 paket Desember 2010
Penyusunan Business Plan 1 paket Desember 2010
Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 2.000 orang Desember 2010
Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU)
yang dibangun.
200 unit Desember 2010 Daerah terkait
Jumlah calon wirausaha baru. 1.000 orang Desember 2010
Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan. 350 KUMK Desember 2010
Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator. 10
inkubator
Desember 2010
KELUARAN *)
(3)
Pemasyarakatan
kewirausahaan dan
pengembangan wirausaha
baru.
Meningkatnya jumlah
wirausaha baru
Kemen KUKPeningkatan pemasyarakatan M
kewirausahaan dan penyediaan
dukungan pengembangan wirausaha
baru melalui inkubator teknologi dan
bisnis, serta pola-pola pengembangan
lainnya.
- 44 -
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Peningkatan pelayanan dan
perlindungan TKI
Penyusunan skim pembiayaan kredit,
asuransi dan remitansi untuk Tenaga
Kerja Indonesia (TKI)
Tersedianya kebijakan pembiayaan kredit untuk TKI 1 paket Desember 2010 Meningkatnya pelayanan
dan perlindungan TKI
secara menyeluruh
Kemenko
Perekonomian
Penyempurnaan skim asuransi dan remitansi untuk TKI 1 paket Desember 2010 Kemenko
Perekonomian
Peningkatan pembinaan, perlindungan
dan pelayanan TKI
Penyusunan Grand Design pelayanan dan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri
1 dokumen Desember 2010 Kemenlu
Jumlah Citizen Services yang diperkuat 24 citizen
service
Desember 2010 Kemenlu
Jumlah WNI bermasalah yang diberikan bantuan hukum 3.000 orang Desember 2010 Kemenlu
% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga
Kerja provinsi dan kab/kota
100% calon
TKI terlayani
Desember 2010 Kemenakertrans
Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Penyiapan
ratifikasi
konvensi
buruh migran
Desember 2010
Terlaksananya langkah persiapan amandemen UU 39/2004 1 paket Desember 2010
Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan
TKI
13 atase Desember 2010
Kemenakertrans
- 45 -
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Pelaksanaan ibadah haji
yang tertib dan lancar
Peningkatan pelayanan terhadap jemaah
haji (210.000)
Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi Desember 2010 Terlaksananya
pelaksanaan ibadah haji
dengan lebih baik
Kemenag
Jumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat online 75 Desember 2010 Kab/kota terkait
Jumlah Siskohat yang di upgrade 260 Desember 2010
Jumlah asrama haji yang direhabilitasi 6 Desember 2010 Kab/kota terkait
Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan haji sesuai standar
30 Desember 2010 Kemenkes Kab/kota terkait
Peningkatan pariwisata Peningkatan promosi pariwisata dalam
dan luar negeri
Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional,
pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukungan
penyelenggaraan festival (event )
72 Desember 2010 Meningkatnya jumlah
wisatawan mancanegara
dan wisatawan nusantara
Kemenbudpar
Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct
promotion ), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala
nasional dan internasional.
43 Desember 2010
Peningkatan prestasi olah
raga Indonesia
Penyiapan atlet andalan dan penyediaan
sarana dan prasarana olahraga
Jumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan Sea
Games serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games
518 atlet Desember 2010 Meningkatnya prestasi
olahraga di kejuaraan
internasional
Kemenpora
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam Gerakan
Kepanduan
Pengembangan Gerakan Kepanduan Tersusunnya kebijakan pengembangan kepanduan 100% Desember 2010 Meningkatnya partisipasi
pemuda dalam Gerakan
Kepanduan
Kemenpora
KELUARAN *)
(3)
- 46 -
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM TINDAKAN
TARGET
PENYELESAIAN *) SASARAN
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
KELUARAN *)
(3)
Peningkatan kesetaraan
gender dan pemberdayaan
perempuan
Peningkatan jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di berbagai bidang
pembangunan
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan
2 Desember 2010 Meningkatnya jumlah
kebijakan pelaksanaan
PUG di berbagai bidang
pembangunan
Kemen PP&PA
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 3 Desember 2010
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha
mikro dan kecil, industri dan perdagangan
4 Desember 2010
Perlindungan anak Peningkatan jumlah kebijakan
pengembangan kabupaten/kota layak
anak
Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak 2 Desember 2010 Meningkatnya upaya
perlindungan anak
Kemen PP&PA
*) Target capaian dan waktu penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANGLI

A. PENDAHULUAN
Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan adalah masalah pembiayaan dan transportasi. Banyak factor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembayaran kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sector lain. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, program Dampak Penguranagn Subsisdi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Program- program tersebut diatas berbasis pada provider kesehatan (Supply oriented), dimana dana disalurkan ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Provider kesehatan (Puskesmas dan RS) berfungsi ganda yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya deficit di beberapa RS dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai Payer sekaligus provider.
Pada akhir tahun 2004, mentri Kesehatan dengan SK Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004, tanggal 12 Nopember 2004, menugaskan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbasis asuransi social. Berdasarkan pada upaya pengembangan system jaminan tersebut pada tahun 2006, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di RS dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi social oleh PT Askes (Persero) yang dikenal dengan program ASKESKIN.
B. Tujuan
1 Umum :
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Kabupaten Bangli.
2 Khusus :
a. Meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Bangli.
b. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Bangli
c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar
d. Meningkatnya kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan
e. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel
f. Terselenggaranya kegiatan Safeguarding
g. Terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan.
C. Sasaran Kepesertaan
Sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu di seluruh Kabupaten Bangli yang berjumlah 47.535 jiwa, tidak termasuk yang sudah
mempunyai jaminan kesehatan lainnya (SK Bupati No. 413.5/217/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang penetapan rumah tangga miskin di Kabupaten Bangli, dengan kebijakan sebagai berikut :
1 Semua masyarakat yang tercantum dalam lampiran keputusan Bupati Bangli No. 413.5/217/2006 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bangli harus mendapat pelayanan ASKESKIN.
2 Apabila masih ada masyarakat yang menyatakan dirinya miskin diluar lampiran keputusan tersebut, tetap mendapat pelayanan kesehatan dan tim perivikasi segera melaksanakan pemantauannya kelapangan untuk membuktikan kebenaran dari status masyarakat tersebut.
D. Program ASKESKIN
Program ASKESKIN terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
1 Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas meliputi :
a. Rawat jalan tingkat pertama
1) Pelayanan di dalam gedung
2) Pelayanan di luar gedung
b. Rawat inap Tingkat Pertama (Puskesmas Kintamani I dan Puskesmas Kintamani III)
c. Persalinan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Bidan Desa
d. Pelayanan Spesialistik dan penunjang diagnostic lanjutan (bukan sederhana) di Puskesmas
e. Pelayanan Gawat darurat
f. Pelayanan Transportasi Rujukan
2 Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit Umum Bangli (Rujukan)
3 Kegiatan Penunjang.
a. Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung
1) Sosialisasi dan penyuluhan program
2) Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program
3) Administrasi kartu peserta
4) Pelayanan tidak langsung lainnya
b. Pelaksanaan Safeguarding
1) Sosialisasi langsung (tatap muka) dan tidak langsung (media cetak, media elektronik bersifat local, dll)
2) Pencatatan dan pelaporan
3) Perencanaan, oprasional kegiatan, pemantauan dan evaluasi
4) Penanganan pengaduan masyarakat
c. Pemantauan dan evaluasi
d. Kegiatan Lainnya
E. Pendanaan Program
1 Sumber dana
Dana untuk program ASKESKIN ini berasal dari APBN, yang dialokasikan melalui DIPA Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2006, Dana safeguarding Propinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan dalam dana dekonsentrasi yang penggunaannya melibatkan kabupaten/kota.
F. Indikator keberhasilan
1 Alat ukur yang dipakai didalam memantau dan mengevaluasi program meliputi :
a. Persentase dari penerbitan dan pendistribusia kartu peserta (100%)
b. Angka utilisasi (visit rate) rata-rata 15% perbulan
c. Angka rujukan dari PPK I rata-rata 12% perbulan
d. Rata-rata lama perawatan di RSUD (LOS) 7 hari
e. Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%
f. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 (90%), Persalinan Nakes (90%) dan perawatan bayi baru lahir KN2 (90%) oleh petugas Kesehatan.
G. Permasalahan dan Pemecahan masalah
1 Pencapaian dari penerbitan dan pendistribusian kartu miskin masih kurang (baru sekitar 60%), hal ini karena kurangnya anggaran dan tenaga PT Askes dilapangan, untuk di Kabupaten Bangli hanya berjumlah 2 orang, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 47.535 jiwa yang tersebar
di 4 Kecamatan di Bangli. Hal ini dapat diatasi dengan menambah dana oprasional dan pendistribusiannya melibatkan petugas di Kecamatan, kepala desa/kelurahan, kepala dusun untuk sampai di masing-masing penduduk.
2 Belum pernah melakukan penelitian terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangli karena terbatasnya dana penelitian di Kabupaten. Segera diusulkan anggaran untuk melakukan penelitian sederhana agar dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dim Kabupaten Bangli.
3 Sosialisasi ASKESKIN masih kurang sehingga perlu secara berkesinambungan dengan meningkatkan prekuensi penyuluhan lewat media cetak, media elektronik dan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan, Posyandu, Pelayanan kesehatan dan Meningkatkan koordinasi dengan badan legislative, lintas sektoran dan stake holder lainnya.