A. PENDAHULUAN
Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan adalah masalah pembiayaan dan transportasi. Banyak factor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembayaran kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sector lain. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, program Dampak Penguranagn Subsisdi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Program- program tersebut diatas berbasis pada provider kesehatan (Supply oriented), dimana dana disalurkan ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Provider kesehatan (Puskesmas dan RS) berfungsi ganda yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya deficit di beberapa RS dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai Payer sekaligus provider.
Pada akhir tahun 2004, mentri Kesehatan dengan SK Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004, tanggal 12 Nopember 2004, menugaskan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbasis asuransi social. Berdasarkan pada upaya pengembangan system jaminan tersebut pada tahun 2006, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di RS dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi social oleh PT Askes (Persero) yang dikenal dengan program ASKESKIN.
B. Tujuan
1 Umum :
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Kabupaten Bangli.
2 Khusus :
a. Meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Bangli.
b. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Bangli
c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar
d. Meningkatnya kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan
e. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel
f. Terselenggaranya kegiatan Safeguarding
g. Terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan.
C. Sasaran Kepesertaan
Sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu di seluruh Kabupaten Bangli yang berjumlah 47.535 jiwa, tidak termasuk yang sudah
mempunyai jaminan kesehatan lainnya (SK Bupati No. 413.5/217/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang penetapan rumah tangga miskin di Kabupaten Bangli, dengan kebijakan sebagai berikut :
1 Semua masyarakat yang tercantum dalam lampiran keputusan Bupati Bangli No. 413.5/217/2006 tentang Penetapan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bangli harus mendapat pelayanan ASKESKIN.
2 Apabila masih ada masyarakat yang menyatakan dirinya miskin diluar lampiran keputusan tersebut, tetap mendapat pelayanan kesehatan dan tim perivikasi segera melaksanakan pemantauannya kelapangan untuk membuktikan kebenaran dari status masyarakat tersebut.
D. Program ASKESKIN
Program ASKESKIN terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
1 Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas meliputi :
a. Rawat jalan tingkat pertama
1) Pelayanan di dalam gedung
2) Pelayanan di luar gedung
b. Rawat inap Tingkat Pertama (Puskesmas Kintamani I dan Puskesmas Kintamani III)
c. Persalinan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Bidan Desa
d. Pelayanan Spesialistik dan penunjang diagnostic lanjutan (bukan sederhana) di Puskesmas
e. Pelayanan Gawat darurat
f. Pelayanan Transportasi Rujukan
2 Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit Umum Bangli (Rujukan)
3 Kegiatan Penunjang.
a. Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung
1) Sosialisasi dan penyuluhan program
2) Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program
3) Administrasi kartu peserta
4) Pelayanan tidak langsung lainnya
b. Pelaksanaan Safeguarding
1) Sosialisasi langsung (tatap muka) dan tidak langsung (media cetak, media elektronik bersifat local, dll)
2) Pencatatan dan pelaporan
3) Perencanaan, oprasional kegiatan, pemantauan dan evaluasi
4) Penanganan pengaduan masyarakat
c. Pemantauan dan evaluasi
d. Kegiatan Lainnya
E. Pendanaan Program
1 Sumber dana
Dana untuk program ASKESKIN ini berasal dari APBN, yang dialokasikan melalui DIPA Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2006, Dana safeguarding Propinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan dalam dana dekonsentrasi yang penggunaannya melibatkan kabupaten/kota.
F. Indikator keberhasilan
1 Alat ukur yang dipakai didalam memantau dan mengevaluasi program meliputi :
a. Persentase dari penerbitan dan pendistribusia kartu peserta (100%)
b. Angka utilisasi (visit rate) rata-rata 15% perbulan
c. Angka rujukan dari PPK I rata-rata 12% perbulan
d. Rata-rata lama perawatan di RSUD (LOS) 7 hari
e. Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%
f. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 (90%), Persalinan Nakes (90%) dan perawatan bayi baru lahir KN2 (90%) oleh petugas Kesehatan.
G. Permasalahan dan Pemecahan masalah
1 Pencapaian dari penerbitan dan pendistribusian kartu miskin masih kurang (baru sekitar 60%), hal ini karena kurangnya anggaran dan tenaga PT Askes dilapangan, untuk di Kabupaten Bangli hanya berjumlah 2 orang, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 47.535 jiwa yang tersebar
di 4 Kecamatan di Bangli. Hal ini dapat diatasi dengan menambah dana oprasional dan pendistribusiannya melibatkan petugas di Kecamatan, kepala desa/kelurahan, kepala dusun untuk sampai di masing-masing penduduk.
2 Belum pernah melakukan penelitian terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangli karena terbatasnya dana penelitian di Kabupaten. Segera diusulkan anggaran untuk melakukan penelitian sederhana agar dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dim Kabupaten Bangli.
3 Sosialisasi ASKESKIN masih kurang sehingga perlu secara berkesinambungan dengan meningkatkan prekuensi penyuluhan lewat media cetak, media elektronik dan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan, Posyandu, Pelayanan kesehatan dan Meningkatkan koordinasi dengan badan legislative, lintas sektoran dan stake holder lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar